Perpres nomor 4 tahun 2015 revisi peraturan Pengadaan

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres tersebut merupakan revisi keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 diantaranya memuat beberapa poin perubahan, seperti akselerasi e-purchasing, percepatan proses pelaksanaan pengadaan, pengembangan metode e-tendering, dan pengadaan di desa dengan acuan pedoman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebelumnya, LKPP telah mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Metode SPSE pada prinsipnya adalah e-Tendering dan e-Purchasing.

Transaksi dengan e-Tendering telah mencapai Rp 751 triliun, dengan penghematan dari sistem tersebut sebesar Rp 60,6 triliun. Sedangkan transaksi e-Purchasing telah mencapai Rp 25,9 triliun, dengan penghematan dari sistem tersebut sebesar Rp 5 triliun.

Selain hal di atas, Revisi atau perubahan dalam perpres no. 4 tahun 2015 akan mencakup beberapa hal antara lain:

- ketentuan mengenai ijin kegiatan/kontrak tahun jamak (multiyears)

- Ketentuan mengenai pembayaran pekerjaan

- Pelaksanaan/Perubahan kontrak, penghentian pekerjaan, hingga perumusan kontrak.

- Ketentuan mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa yang lebih sederhana tetapi dapat handal dalam menilai penawaran

- para pihak dan pengembangan sumber daya manusia pada pengadaan barang jasa pemerintah.